Jakarta, 7 April 2026 - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia menyelenggarakan kegiatan Diversifikasi Strategis sebagai Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia Selasa (7/4) di Auditorium Pakarti Centre, Jakarta, serta diikuti secara luring dan daring oleh peserta dari berbagai kalangan.
Kegiatan ini menghadirkan Deputi Asisten Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Rania Teguh sebagai moderator, Direktur Perdagangan Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ditya Agung Nurdianto yang memberikan pidato kunci, Anggota Dewan Pengawas, Centre for Indonesian Policy Studies (CIPS) Donna Gultom, Penasihat Senior, Laboratorium Indonesia 2045 Andi Widjajanto, Ketua Program Studi Sarjana, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia Ardhitya Eduard Yeremia sebagai penanggap. Seminar ini diisi oleh peneliti CSIS Indonesia.
Sorotan Utama
Dalam pidato pembuka, Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS, menekankan bahwa saat ini tensi geopolitik tengah meningkat dan dampak perang yang terjadi puluhan ribu kilometer dari kita itu jelas mempengaruhi kehidupan kita. Diversifikasi strategis merupakan salah satu pilihan yang mungkin bisa menjadi pilihan cerdas dari respons yang dilakukan oleh Indonesia ataupun yang perlu dilakukan oleh negara-negara lain di kawasan ini. Menjadi pilihan bagi Indonesia untuk mengeluarkan respons yang tetap dapat menjaga keterbukaan, namun juga tetap meningkatkan resilience kita. Tentunya CSIS Indonesia ingin memberikan kontribusi kepada pemikiran-pemikiran untuk pembuatan kebijakan yang lebih baik melalui kajian-kajian yang telah dilakukan.
Dalam pidato kunci, Ditya Agung Nurdianto, Direktur Perdagangan Internasional, Kementerian Luar Negeri, menyoroti kemitraan pemerintah dan komunitas pakar menjadi kebutuhan strategis di tengah ketidakpastian global dan melemahnya sistem multilateral pasca kebuntuan WTO 2026. Indonesia tidak bisa lagi bergantung penuh sehingga perlu memperkuat resilience. Dalam 10 tahun terakhir, 84,5% ekspor terkonsentrasi pada 19 negara tujuan utama, menjadikan diversifikasi sebagai kebutuhan dasar. Perluasan kerja sama melalui CEPA dengan Afrika dan Timur Tengah menjadi langkah nyata diversifikasi pasar. Bergabung dengan OECD dan BRICS sekaligus mencerminkan strategi bebas aktif. Kegagalan MC14 dan tidak diperpanjangnya moratorium CDET berdampak pada sektor teknologi.
Pemaparan Hasil Riset
Muhammad Habib, Peneliti, Departemen Hubungan Internasional, CSIS menyoroti strategi diversifikasi untuk mempertahankan dan mengoperasionalisasikan doktrin bebas aktif, berbeda dari muddling through karena terkalibrasi dengan tujuan dan sumber daya. Fokusnya mengurangi ketergantungan asimetris pada mitra, produk, atau platform tertentu. Metodologi mencakup literatur, studi praktik, dan simulasi krisis. Kementerian Luar Negeri berperan kunci, namun penguatan kelembagaan masih diperlukan. Substitutability, redundancy, dan resiliensi menjadi pilar utama. Data menunjukkan 5 mitra besar menguasai 53,7% perdagangan dan Tiongkok memasok 53% barang impor. Konsentrasi tinggi membatasi otonomi, sehingga diperlukan protokol krisis 72 jam, penguatan kapasitas domestik, serta strategi kemitraan berbasis portofolio.
Dandy Rafitrandi, Peneliti, Departemen Ekonomi, CSIS, menegaskan bahwa Diversifikasi strategis menjadi jalan tengah agar Indonesia tidak menjadikan ekonomi sebagai senjata atau menutup diri. Keberhasilan dalam geoekonomi bergantung pada pelaksanaan diversifikasi yang tepat. Strategi ini bertujuan mendorong transformasi ekonomi, keamanan nasional, dan otonomi strategis. Transformasi diarahkan keluar dari jebakan pendapatan menengah menuju negara maju 2045. Diversifikasi juga penting bagi ketahanan pangan dan energi serta kebebasan kebijakan nasional. Fokus pada sektor pangan, energi, manufaktur, dan teknologi, dengan penguatan kapasitas domestik, pengurangan kerentanan, serta implementasi strategi secara dinamis dan terarah.
Diskusi Panel
Deputi Asisten Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Rania Teguh sebagai moderator menerangkan bahwa hubungan ekonomi antarnegara saat ini tidak lagi hanya soal efisiensi pasar, melainkan juga kerentanan rantai pasok global yang meningkat. Instrumen ekonomi semakin sering digunakan sebagai alat tekanan politik dalam dinamika hubungan internasional yang kompleks. Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi pada mitra dan sumber daya tertentu. Tantangan utama bukan lagi urgensi diversifikasi, tetapi bagaimana menjalankannya secara tepat dan tidak reaktif. Kesiapan sektoral dan kelembagaan menjadi kunci agar strategi berjalan konsisten, dengan pendekatan yang tidak lagi sektoral serta didukung integrasi riset dan masukan lintas pakar.
Anggota Dewan Pengawas, Centre for Indonesian Policy Studies (CIPS) Donna Gultom menekankan masalah fundamental ekonomi Indonesia adalah kegagalan orkestrasi antar kementerian yang berjalan independen. Dibutuhkan kepemimpinan kuat dan koordinasi lintas sektor untuk mengoperasionalkan diversifikasi. Regulasi industri cenderung proteksionis dan tidak selaras dengan kebijakan perdagangan, sementara struktur kabinet menyulitkan otoritas koordinasi. Iklim investasi dan kapasitas produksi stagnan, membuat daya saing manufaktur tertinggal di ASEAN, bahkan Indonesia turun ke peringkat kelima ekspor karena dilampaui Vietnam. Diperlukan reformasi birokrasi, penentuan prioritas sektor, serta lompatan kebijakan industri agar diversifikasi efektif dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Penasihat Senior, Laboratorium Indonesia 2045 Andi Widjajanto menyampaikan bahwa pengalaman sektor pertahanan menunjukkan ketergantungan pada satu sumber alutsista menciptakan kerentanan serius. Diversifikasi harus menyeimbangkan kemandirian produksi dan interoperabilitas. Strategi ini bukan sekadar soal komoditas, tetapi respons atas tekanan struktural global dan rivalitas kekuatan besar. Indonesia perlu menjaga hubungan dengan berbagai negara tanpa memicu tekanan pihak lain. Aset seperti nikel dan Selat Malaka menjadi daya tawar penting. Diversifikasi berfungsi sebagai mekanisme pertahanan dan memperluas ruang manuver agar Indonesia tetap menjalankan prinsip bebas aktif di tengah politik kekuasaan global.
Ketua Program Studi Sarjana, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia Ardhitya Eduard Yeremia memaparkan bahwa studi CSIS memperluas konsep diversifikasi ke aspek teknis seperti redundancy, resilience, dan competitive leverage. Disarankan Indeks Diversifikasi tahunan sebagai early warning, dilengkapi analisis rivalitas geopolitik per sektor. Strategi harus targeted dan kontekstual sesuai dinamika teknologi, sementara hambatan utama sering berasal dari politik domestik. Diversifikasi mencerminkan dilema ketergantungan, namun diplomasi vaksin menjadi contoh sukses, di mana Indonesia mengelola beragam pemasok sehingga tidak didominasi satu negara. Sebagai middle power, ruang pilihan terbatas sehingga diversifikasi harus purposeful, terintegrasi dengan geopolitik dan domestik, serta dijalankan pada momentum yang tepat demi kepentingan nasional.
Pada sesi tanya jawab, terdapat beberapa poin penting yang menyoroti tantangan operasionalisasi diversifikasi di tengah hambatan regulasi domestik, termasuk aturan pengadaan berbasis harga terendah dan standar kepatuhan yang ketat dari negara maju. Para pembicara menegaskan bahwa mekanisme diversifikasi harus dibangun jauh sebelum krisis terjadi, bukan sekadar respons reaktif. Hasil survei terhadap 400 perusahaan di ASEAN menunjukkan pelaku bisnis mulai menyadari risiko geopolitik, namun belum memiliki panduan respons yang memadai. Perjanjian perdagangan seperti FTA dan CEPA pun dinilai tidak akan optimal jika tidak dibarengi peningkatan kesadaran dan kemudahan akses bagi pelaku usaha domestik.
Simak diskusi selengkapnya di YouTube CSIS Indonesia melalui tautan berikut ini https://csis.or.id/L/SeminarCSIS7April
