Kertas kerja ini memberikan kajian akademis terkait kemungkinan dan tantangan implementasi visi poros maritim Presiden Joko Widodo dalam sebuah strategi diplomasi yang holistik. Dalam kajian ini, diargumentasikan beberapa hal; pertama, bahwa visi Poros Maritim masih terlalu umum dan apstrak untuk dapat dijadikan panduan strategis diplomasi maritim, dan kedua, masih terdapat berbagai persoalan pengolaan sektor maritim domestik, khususnya tumpang tindih kewenangan aktor keamanan laut, yang menghambat dikembangkannya strategi diplomasi yang efektif. Diusulkan agar Indonesia mulai membentuk sebuah strategi raya Diplomasi Pertahanan Maritim yang lebih rinci dan dapat menggabungkan serta mengintegrasikan berbagai instrument dan aktor diplomasi pertahanan maritim. Strategi raya ini diusulkan untuk diformulasikan oleh sebuah kantor khusus di bawah lembaga kepresidenan yang membawahi isu maritim.