CSIS

Think Learn Share Knowledge

Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme

Category: 
Date: 
4 Sep 2009

Koran Tempo - 04 September 2009

Adalah tanggung jawab otoritas politik yang sudah dipilih secara demokratis untuk dapat menjamin efektivitas penaggulangan terorismedlam koridor negara demokratis

Selama dua minggu terakhir, wacana publik dipenuhi dengan berbagai perdebatan mengenai kebutuhan pelibatan militer dalam operasi penanganan tindakan terorisme, terutama sejak kasus peledakan dua hotel besar di Jakarta, J.W. Marriot dan Ritz-Carlton, pada 17 Juli 2009. Menilik tingkat kecanggihan serangan teroris di Jakarta yang semakin berkembang serta besaran dampak negatif yang ditimbulkan, baik dari segi korban jiwa maupun dampak politik, ekonomi, dan sosial lainnya, adalah tindakan wajar bagi sebuah negara untuk segera melancarkan operasi penanganan teroris, mulai upaya menemukan pelaku hingga mencegah adanya kemungkinan serangan-serangan lain di masa datang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga telah ditetapkan sebagai presiden terpilih untuk periode berikutnya, menegaskan tidak akan ragu-ragu mengeksekusi operasi penanganan terorisme. Untuk itu, SBY telah mengindikasikan niatnya untuk mengerahkan seluruh sumber daya negara, khususnya dalam bidang keamanan, untuk menjalankan berbagai upaya penanganan terorisme, termasuk mengeksekusi pelibatan TNI.

Dalam pengarahan kepada prajurit Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) di Jakarta, Kamis (20 Agustus), Presiden menegaskan adanya amanat konstitusi yang dapat dijadikan landasan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Pasal 7 ayat 2 Undang Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memang secara lugas menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia juga dapat menjalankan operasi militer selain perang, yang di dalamnya termasuk operasi penanganan terorisme. Tetapi, selain masalah mengenai aturan pelibatan yang belum secara tegas dan jelas dirumuskan, baik dalam Undang Undang No. 34/2004 maupun dalam dokumen penjelasannya, ide pelibatan TNI memunculkan berbagai perdebatan yang sangat penting dalam wacana proses perumusan kebijakan negara.

Prinsip perang

Sudah tentu pelibatan TNI dalam upaya penanganan terorisme dapat dijustifikasi secara hukum dan sudah tentu merupakan hal yang cukup dapat diterima oleh akal sehat. Setidaknya harus terdapat dua pertimbangan utama yang dapat dijadikan rujukan bagi presiden untuk dapat melakukan pengerahan pelibatan TNI dalam operasi penanganan terorisme

Pertimbangan pertama, presiden dapat melibatkan TNI dalam penanganan terorisme setelah presiden secara tegas menyatakan perang terhadap terorisme. Secara sederhana dapat dilakukan perbandingan antara Amerika Serikat setelah 11 September dan Inggris pasca-pengeboman London. Amerika secara serta-merta melibatkan tentaranya secara aktif dalam penanganan terorisme sesuai dengan versi mereka, setelah Presiden Bush menyatakan perang terhadap terorisme. Di sisi lain, pemerintah Inggris tidak mengerahkan tentaranya setelah ledakan di jalur kereta bawah tanah London tahun 2005 karena memang tidak ada deklarasi "perang" terhadap terorisme, walaupun mereka tetap secara aktif berupaya menangani tindak terorisme di seluruh Inggris.

Sementara itu, untuk dapat menyatakan perang, presiden harus yakin bahwa hal tersebut adalah upaya terakhir (last resort) setelah upaya-upaya yang lain gagal dilakukan. Karena itu, jika presiden ingin menyatakan perang terhadap terorisme untuk dapat menjustifikasi pelibatan TNI dalam upaya penanganan terorisme, presiden harus dapat membuktikan bahwa seluruh cara lain sudah maksimal diupayakan dan tidak ada alternatif selain perang. Selain itu, presiden harus meyakinkan rakyatnya akan adanya eskalasi urgensi penanganan terorisme dibanding periode-periode sebelumnya sehingga pada periode ini diperlukan upaya yang jauh lebih ekstrem dengan melibatkan TNI.

Prinsip proporsionalitas

Pertimbangan kedua yang harus dirujuk adalah prinsip proporsionalitas. Proporsionalitas dalam prinsip hukum internasional sebelum perang (ius ad bellum) mensyaratkan adanya kesesuaian proporsi antara besaran ancaman dan besaran kekuatan yang digunakan untuk mengatasi ancaman. Secara sederhana dapat dianalogikan, apabila hendak mencari seekor tikus di dalam rumah tidak perlu seseorang membakar seisi rumah sehingga tikus mati. Karena itu, sebelum presiden memutuskan untuk mengerahkan pelibatan TNI dalam upaya penanganan terorisme, terlebih dulu harus dilakukan pertimbangan masak terhadap proporsi kemampuan teroris dengan kemampuan aktor aktor keamanan di Indonesia, sehingga sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum internasional. Apakah memang unit Gultor harus dikerahkan untuk menemukan Noor Din M. Top? Ataukah untuk tahapan ini penanganan terorisme sudah secara proporsional dilakukan dengan pengerahan Detasemen 88 Kepolisian Negara Indonesia?

Melihat kekejaman aksi-aksi teroris, memang sudah sepatutnya jika upaya penanganan terorisme menjadi kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 secara tegas menyebutkan, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jelas bahwa untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam koridor negara demokratis, harus dicermati benar kemampuan, tugas, dan wewenang tiap institusi untuk memastikan semua bertindak sesuai dengan porsi tanggung jawabnya. Adalah tanggung jawab otoritas politik yang sudah dipilih secara demokratis untuk dapat menjaminnya, termasuk untuk mempertimbangkan perang sebagai alternatif terakhir yang proporsional.

Back to Top