CSIS

Think Learn Share Knowledge

Golput dan Masyarakat Baru Indonesia

Category: 
Date: 
28 Jul 2004

Kompas - 28 July 2004

Ke depan, golput haruslah berbentuk ide-ide alternatif yang selama ini diabaikan oleh partai-partai politik atau peserta pemilu lainnya.

Diskusi, pernyataan, dan fenomena golongan putih kembali marak seiring berakhirnya putaran pertama pemilihan presiden dan wakil presiden 5 Juli 2004. Bahkan, bagi sebagian orang, "pemenang" pemilu 5 April dan 5 Juli adalah golput.

Golongan putih (golput) dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai-partai politik dan calon presiden-wakil presiden yang tidak sesuai dengan aspirasi orang-orang yang kemudian golput. Sementara bagi pihak yang ingin memenangi pemilihan umum (pemilu) putaran kedua tanggal 20 September nanti, golput ibarat petaka yang tak mereka harapkan karena nantinya akan melemahkan legitimasi mereka ketika duduk di istana kepresidenan.

Bagi rezim Orde Baru, golput adalah virus ganas yang harus dihadang. Golput bahkan dikategorikan sebagai bagian dari tindakan makar, padahal tidak ada aturan konstitusi atau undang-undang (UU) yang menyatakan memilih sebagai kewajiban. Banyak sekali aktivis, terutama aktivis mahasiswa, menginap di hotel prodeo alias penjara ketika berkampanye untuk golput. Pemilu 1971, dengan Arief Budiman sebagai ikon, adalah awal dari gerakan golput. Tanda gambar yang dipopulerkan ketika itu adalah bidang segi lima yang di tengahnya berwarna putih. Orde Baru dikenal memang melakukan "gerakan segi lima" untuk apa pun, karena itu dilawan dengan "gerakan segi lima kekosongan" oleh golput.

Dalam masyarakat baru Indonesia yang sedang tumbuh, golput hanyalah satu fenomena yang belum bisa dikategorikan secara akademis. Paling tidak, menurut saya, golput bisa dibagi tiga. Pertama, golput ideologis, yakni segala jenis penolakan atas apa pun produk sistem ketatanegaraan hari ini. Golput jenis ini mirip dengan golput era 1970-an, yakni semacam gerakan anti-state, ketika state dianggap hanyalah bagian korporatis dari sejumlah elite terbatas yang tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Bagi golput jenis ini, produk UU sekarang, termasuk UU pemilu, hanyalah bagian dari rekayasa segolongan orang yang selama ini mendapatkan kenikmatan dan hak-hak khusus. Sistem Pemilu 1999, sebagaimana diketahui, hanyalah memilih tanda gambar sehingga rakyat tak bisa memilih orang. Demokrasi berlangsung dalam wilayah abu-abu, semu dan sumir.

Kedua, golput pragmatis, yakni golput yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih. Golput seperti ini mirip dengan fardhu �in dan fardhu khifayah dalam hukum Islam, yakni orang-orang yang ikut memilih sudah mewakili suara rakyat secara keseluruhan dan tidak ada "dosa politik kolektif" lagi bagi yang tak melaksanakan. Orang-orang yang tetap mencari nafkah ketika hari pemilu atau orang-orang yang tetap meneruskan tidurnya karena begadang semalaman akibat nonton final Yunani-Portugal pada pemilu 5 Juli lalu, termasuk golput pragmatis ini. Sikap mereka setengah-setengah memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara percaya dan tidak percaya.

Ketiga, golput politis, yakni golput yang dilakukan akibat pilihan-pilihan politik. Ketika Abdurrahman Wahid menyatakan dirinya golput akibat "kezaliman" Komisi Pemilihan Umum dan Ikatan Dokter Indonesia yang memutuskan Gus Dur tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden, maka golput ini termasuk jenis golput politis. Begitu juga golput yang (hendak) dilakukan oleh pendukung fanatik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang kalah dalam putaran pertama. Kelompok ini masih percaya kepada negara, juga percaya kepada pemilu, tetapi memilih golput akibat preferensi politiknya berubah atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka. Golput jenis inilah yang saya perkirakan meningkat pada putaran kedua, tanggal 20 September, nanti.

***

Dari uraian di atas, sebetulnya belum bisa dikategorikan berapa persis jumlah golput di Indonesia. Klaim sejumlah pihak yang menyamaratakan golput dengan orang-orang yang tak menggunakan hak pilihnya karena berbagai alasan, tentulah klaim yang berlebihan. Karena itu, jumlah suara yang tidak sah-sampai sekarang hampir mendekati angka tiga juta suara-dalam pemilu 5 Juli juga tak bisa dikatakan golput seluruhnya sebab bisa jadi karena ketidaktahuan teknis pencoblosan atau sengaja melakukan pencoblosan dengan cara salah.

Begitu pun tingginya angka pemilih yang tak datang ke tempat pemungutan suara, tidak lantas bisa dikatakan sebagai bentuk dari aksi golput. Fenomena golput memang masih seperti pemilu-pemilu Orde Baru, antara ada dan tiada, tetapi penuh misteri angka-angka.

Meski demikian, ketika fenomena golput terus diuraikan, sebetulnya satu ciri dari masyarakat politik baru sedang terbentuk. Yakni, masyarakat yang mulai melepaskan diri dari politik dengan tak menempatkan politik sebagai segala-galanya.

Dengan golput, masyarakat yang selama ini terkungkung dengan proses politisasi berlebihan sedang menegaskan eksistensi mereka. Sebab, politik memang bukanlah titik puncak dari kebudayaan dan peradaban manusia karena tidak ada sejarah politik yang menyumbangkan kemaslahatan bagi umat manusia, selain intrik, konflik, dan kekerasan.

Bagi masyarakat Baduy, Banten, yang menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya karena bagian dari tabu atau pelanggaran budaya, golput justru adalah hak eksistensial mereka. Begitu juga bagi kelompok marjinal yang tidak memiliki kartu tanda penduduk, golput justru bagian dari unsur yang memang membebaskan mereka dengan sendirinya akibat kelalaian negara. Sementara bagi korban penggusuran, konflik, intimidasi aparat, atau orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan hukum, golput juga bagian ideologi untuk menegaskan perlawanan dan perjuangan mereka.

Golput jelas bukan fenomena hantu. Ia digerakkan oleh energi yang penuh kesadaran betapa banyak hal yang terabaikan oleh sistem dan proses politik. Untuk itu, sangatlah melecehkan hak rakyat ketika fenomena golput dicibirkan oleh berbagai kalangan. Begitu pula, sangatlah berlebihan apabila ada kalangan yang mengaku sebagai organisator gerakan golput, tetapi tak mengajukan agenda atau keluhan apa pun atas sistem dan proses politik yang sedang berjalan.

Ke depan, sebaiknya golput dilembagakan menjadi sebuah gerakan. Golput haruslah berbentuk ide-ide alternatif yang selama ini diabaikan oleh partai-partai politik atau peserta pemilu lainnya. Golput haruslah mengisi kekosongan ruang dialog yang lebih nyata dan "basah" akibat elite politik yang hanya pandai beretorika. Golput harus mampu mengangkat persoalan-persoalan keseharian kelompok-kelompok yang selama ini seolah dianggap bukan warga negara, hanya karena mereka melakukan perlawanan atas despotisme dan kaum despot.

Kalau TNI dan Polri diberikan hak untuk tak menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu lalu, kenapa mesti diributkan kalangan yang secara sadar pula tak menggunakan hak pilihnya dari masyarakat sipil Indonesia? Memilih, sekali lagi, bukanlah kewajiban, melainkan hak.

Fenomena golput, bagaimanapun, adalah potret masyarakat baru Indonesia yang sedang berubah. Tanda-tanda zaman atas perubahan memang sulit ditangkap oleh kalangan yang terlalu konservatif atas proses berbangsa dan bernegara. Padahal, dengan membuka sedikit sekali pikiran atas perubahan, sesungguhnya golput juga gerakan yang biasa-biasa saja. Golput sekarang tidak akan sampai sehebat apa yang dirintis oleh Arief Budiman dulu karena tidak ada hegemoni yang terlalu kuat di tingkat negara, institusi, atau kelompok. Bagi kelompok ideologis, bisa jadi, bahkan dengan argumen lebih keras, di mana demokrasi adalah bentuk dari imperialisme baru di bidang politik. Namun, bagi yang lain, tidak lebih dari sekadar bentuk aktualisasi diri di tengah arus perubahan....

Indra J. Piliang

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed lacinia auctor dignissim. Proin fermentum aliquet quam, ac porta massa facilisis vitae. Sed volutpat lorem sit amet felis ultrices aliquet. Integer mattis vestibulum massa, vel tristique...

Back to Top