March 19, 2004

Kompas, Jumat, 19 Maret 2004

Obral Janji Kampanye di Tengah Arus Pragmatisme

WAJAH Abdullah Wahid (56) tampak biasa saja dan cenderung acuh tak acuh saat serombongan pendukung partai politik berlambang matahari lewat di depan gerobak dagangannya, keluar dari areal Gedung Olah Raga Wali Kota Jakarta Utara.

JARUM jam saat itu hampir menunjukkan pukul 14.00. Sinar surya masih terasa menyengat ujung kepala. Segerombolan orang, yang kebanyakan anak muda berkaus seragam parpol, baru saja menghadiri kampanye tertutup di gedung olahraga (GOR) dan berencana melanjutkan berkonvoi keliling Jakarta Utara.

"Jangan tanya berapa untung saya, deh. Kampanye sekarang enggak kayak dulu. Udah keabisan duit kali partai-partai itu. Sedari tadi enggak banyak yang jajan. Kemaren-kemaren juga begitu," ujar Wahid sedikit melengos membereskan botol minuman ringan kosong dagangannya.

Momen kampanye, pemilu, atau apa yang sering disebut pesta demokrasi boleh jadi sudah tidak lagi menarik minat Wahid. Teriakan orasi politik para juru kampanye parpol, yang hampir setiap hari terdengar keluar dari dalam GOR, dianggap angin lalu. Kondisi lesu juga terasa sepanjang pelaksanaan kampanye pemilu seminggu terakhir.

Beberapa lokasi kampanye, terutama lokasi kampanye parpol baru, tampak sepi. Kalaupun ada yang datang dengan atribut parpol, kehadiran mereka tidak lebih dari sekadar menonton artis dan menikmati hiburan musik dangdut. Keadaan serupa juga Kompas alami saat menghadiri kampanye salah satu parpol lama di Pekanbaru, Riau. Saat sang juru kampanye nasional (jurkamnas) berorasi dengan berapi-api, simpatisan lebih sibuk berebut air mineral yang dibagi-bagikan panitia.

Walhasil, sang jurkamnas tampak sedikit tersinggung lantaran massa tidak menggubris pidatonya. Padahal, selain nyaris kehabisan suara, bulir-bulir peluh sebesar biji jagung sudah telanjur membasahi wajah dan pakaian sang jurkamnas.

Dengan nada suara terdengar sedikit bergetar menahan marah, sang jurkamnas memerintahkan panitia menghentikan aksi bagi air minum. Lucunya, para simpatisan pun ia perintahkan untuk kembali mendengarkan orasinya.

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indra J Piliang melihat keadaan saat ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak jauh hari. "Dalam lima tahun terakhir pendidikan politik kita bisa dibilang berjalan lancar. Artinya, masyarakat tidak kaget lagi. Beberapa presiden jatuh dan kabinet berganti-ganti tanpa diikuti histeria massa," ujar Piliang.

Menipisnya antusiasme masyarakat dalam momen kampanye menjelaskan masyarakat saat ini tengah berada dalam masa transisi, yang kemudian menciptakan sebuah demokrasi semu (pseudo democracy).

Pada satu sisi masyarakat tidak lagi percaya pada parpol, sementara di sisi lain keberadaan parpol masih diperlakukan sebagai satu-satunya institusi publik legal yang boleh ikut pemilu. Dengan begitu ada dua fenomena yang menjelaskan kondisi sekarang ini.

Pada satu strata sosial kalangan akar rumput (grassroot) orang cenderung bersikap apatis, sedangkan di kalangan kelas menengah orang tidak mudah lagi dibohongi lantaran mereka sudah sedemikian terdidik secara politis. "Saya rasa kedua hal itu sama-sama menjadi faktor penting. Akan tetapi, walau memang muncul kejenuhan, masyarakat transisional itu tidak sampai menjadikan kekecewaan mereka terakumulasi. Pada saat pencoblosan 5 April nanti saya meyakini mereka tetap datang ke bilik suara," ujar Piliang.

Selain itu, masyarakat sekarang juga dinilai tidak lagi mengidentikkan diri dengan hanya satu parpol. Sikap seperti itu bisa diterjemahkan sebagai kearifan dan kecerdikan baru di mana masyarakat lebih bisa bersikap pragmatis dan memanfaatkan parpol untuk keuntungan mereka sendiri. Kondisi itu bisa kita amati beberapa hari ke belakang, ketika beberapa parpol bertingkah laku layaknya Sinterklas yang datang membagi-bagikan berbagai hadiah seperti uang, kaus, atribut, dan beberapa paket sembako.

"Hari ini masyarakat bisa mengambil manfaat dari partai yang satu, sementara besok mereka akan kembali mengambil keuntungan dari partai lain. Sikap pragmatis terjadi pada masyarakat yang selama ini telanjur dimarjinalkan," ujar Piliang.

PEMILU 2004 berbeda dengan Pemilu 1999. Menurut Piliang, pada Pemilu 1999 orang masih memiliki idealisme yang membuat mereka sukarela mengikatkan diri pada parpol tertentu. Saat itu mereka yang mengidentifikasikan diri sebagai massa pendukung PDI-P beridealisme mendukung sosok Megawati. Figur Megawati dipercaya mewakili keberadaan wong cilik atau golongan masyarakat yang tertindas.

Sementara itu, mereka yang mendukung Partai Amanat Nasional (PAN) mengidentikkan diri sebagai reformis karena sosok Amien Rais dipercaya menjadi salah satu pengusung ide reformasi untuk menumbangkan kekuatan Orde Baru.

"Jika kita membandingkan kedua periode tadi, nuansa ideologis pada Pemilu 2004 hilang karena masyarakat lebih pragmatis. Mereka merasa lebih enjoy berpolitik. Berbeda pendapat sudah biasa. Melihat pemerintahan yang jatuh juga sudah biasa," ujar Piliang.

Celakanya, perubahan kondisi itu tidak diantisipasi secara cerdas oleh pemimpin parpol. Parpol masih yakin mereka bisa mengandalkan dukungan emosional massa, yang terikat sekadar pada figur tokoh. Janji pun dilontarkan. Sebut saja janji meningkatkan anggaran pendidikan, gratis biaya sekolah, pemberantasan KKN hingga janji menjamin kesehatan serta perekonomian masyarakat tidak mampu.

Fenomena mengumbar janji politik usang, seolah memutar ulang "kaset" dan "lagu-lagu" lama di era pragmatisme. Isu dan janji kampanye dalam sepekan kampanye Pemilu 2004, tak ada bedanya dengan Pemilu 1999. Itu ibarat kaset lama yang diputar ulang.

Dengan kondisi seperti itu, tidak heran Abdullah Wahid lebih memilih berjualan ketimbang sibuk mengurusi parpol atau janji usang mereka. Bagi Wahid, mencari cara menggelembungkan pundi-pundi laba berjualan minuman jauh lebih menarik daripada sekadar berangan-angan tentang pendidikan gratis, jaminan lapangan pekerjaan, serta perumahan dan kehidupan layak. Toh, itu semua cuma sebatas janji.

(Source: Kompas, 19 Maret 2004)