Sepanjang tahun 2005, agenda global yang saling berkaitan antara pembangunan, keamanan dan Hak asasi manusia telah diletakkan dalam Konteks Reformasi PBB dan review 5 tahun Deklarasi Millenium PBB +5 (Millenium +5).

Sekretaris Umum PBB, Kofi Annan dalam laporannya yang berjudul “Untuk Kebebasan yang Lebih Besar” dalam sidang umum PBB, telah memberikan stimulasi dan provokasi debat umum mengenai keamanan dan hak asasi manusia. Gerakan Panggilan Global untuk Memerangi Kemiskinan (Global Call to Action against Poverty) yang terus berkembang, dan partisipasi kritis masyarakat sipil dalam Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals atau MDGs) ikut mendorong bergeraknya momentum baru menuju Millenium+5. Berkaitan dengan hal ini, tahun 2005 menjadi tahun bersejarah, dimana muncul berbagai tantangan dan kesempatan bagi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil.

Begitu banyak masyarakat sipil internasional dan organisasi non-pemerintah yang telah terlibat dalam proses reformasi di berbagai bidang. Tetapi tidak banyak dari perdebatan proses tersebut yang terjadi di Asia. Konsekuensi logis dari kekurangan ini adalah sedikitnya kontribusi yang dapat diberikan oleh masyarakat sipil Asia. Padahal proses penentuan agenda global di sektor keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan memiliki dampak langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan masyarakat Asia. Adalah penting jika komunitas Asia bisa menyuarakan aspirasi, harapan dan visi mereka.

Rapat kerja ini memberikan ruang dan waktu kepada para wakil organisasi masyarakat sipil, untuk berbagi pengalaman diantara mereka, melihat dan mendiskusikan tentang kekhawatiran/masalah mereka serta strategi yang sudah diambil selama ini. Rapat kerja ini juga menghasilkan artikulasi posisi bersama (common position) dalam isu-isu global.

Rapat kerja ini merupakan hasil tindak lanjut dari Forum Masyarakat Sipil Asia (Asian Civil Society Forum atau ACSF) ke-2 yang diselanggarakan di Bangkok pada tanggal 21-25 November 2004 (www.acsf.net). ACSF 2 membahas tentang hubungan PBB dengan organisasi non-pemerintah dan perdebatan seputar MGDs dalam konteks Millenium+5. Dalam konteks hak asasi manusia, rapat kerja ini merupakan lanjutan dari diskusi dan briefing pada Reformasi Komisi HAM di Jenewa pada tanggal 15 April 2005 dengan DR. Makarim Wibisono, Ketua Komisi HAM PBB ke-61. (www.unchr.info)

Hasil dari rapat kerja ini adalah kompilasi masukan mengenai proses umum masyarakat sipil Asia, misalnya inter-sessional working group tentang Reformasi Komisi HAM (Jenewa, akhir Juni 2005), Dengar Pendapat Publik Majelis Umum PBB pada Deklarasi Millenium/MGDs+5 (New York, 23-24 Juni 2005) dan Debat Majelis Umum PBB tentang Reformasi PBB (New York, September 2005).

Narasumber

• Nugroho Wisnu Murti (Senior Fellow, CSIS) - Dokumen terkait: UNReform01 dan UNReform02.
• Rafendi Djamin (Direktur, HRWG)
• Khoirul Anam (HRWG)
• Henri Simarmata (PBHI)
• I Gede Agung W Puja Saka (Direktur, Direktorat HAM, Kemanusiaan dan Sosial Budaya, Departemen Luar Negeri)
• Indra Gunawan (UNDP, Jakarta)
• Yanti Muchtar (Kapal Perempuan) - Dokumen terkait: UNReform03.
• Wahyu Susilo (INFID)
• Dian Kartika Sari (INFID)

Sasaran/Tujuan

• Memberi pengertian yang benar dan saling bertukar pandangan diantara masyarakat sipil dan organisasi masyarakat di Asia mengenai isu-isu yang berkaitan dengan UN Reform dan Development (MGDs+5)
• Untuk mengartikulasi posisi masyarakat sipil dan oraganisasi masyarakat mengenai isu-isu yang berkaitan dengan UN Reform dan Developmetn (MGDs+5)
• Membangun platform diantara masyarakat sipil dan organisasi masyarakat Asia untuk memberikan respon mengenai isu-isu global yang efektif

Agenda Utama

Memberikan usulan mengenai tindak lanjut dari 3 kelompok tema: Pembangunan (MGDs), keamanan (UN Security Council Reform) dan hak asasi manusia (UN CHR Reform) dalam framework umum Deklarasi Millenium +5 dan Laporan Kofi Annan 2005 yang berjudul “Untuk Kebebasan yang Lebih Besar”.

Berita terkait: `Masukan Masyarakat Sipil untuk PBB` dalam Kompas, 9 Juni 2005.